Para menteri saat mengunjungi Sekolah Rakyat di Bekasi, Tampak Menteri Sosial Syifullah Yusuf, selaku Menteri Sosial.
Kementerian Sosial memastikan sebanyak 63 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada bulan Juli 2025. Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Agus Zainal, pada Senin (19/5) menyebut jumlah pendaftar Sekolah Rakyat mencapai 7.000 orang, mereka akan menjalani tes kesehatan, lalu akan diwawancara oleh tim dari Kemensos, BPS, dan Kemdikdasmen.
Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Agus Zainal Arifin menyebut ada 63 lokasi Sekolah Rakyat, yang siap beroperasi per pertengahan Juli 2025. Menurut Agus, pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki setidaknya satu sekolah rakyat.
Agus menyatakan, dari total 200 sekolah rakyat yang ditargetkan dibangun tahun ini, setengahnya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara 100 sekolah rakyat akan dibangun dengan pembiayaan swasta dan didukung Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
“Nah saat ini sampai dengan 12 Mei kemarin kami catat ada 63 titik yang akan dapat mulai beroperasi pada bulan Juli, ini Insyaallah pertengahan Juli akan sudah dimulai. Sisanya akan bertahap pada tahun berikutnya,” kata Agus di Ruang Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Mei 2025.
“Direncanakan yang 100 adalah sekolah rakyat yang dibangun APBN dalam hal ini akan dikelola, didukung oleh Kementerian PU, kemudian 100 lagi itu partisipasi dan dukungan swasta akan didukung Kemensesneg dan Kemen BUMN,” ucap Agus.
Dia menambahkan Kepala Negara menargetkan 100 sekolah dibangun setiap tahun. Nantinya setiap kabupaten/kota memiliki satu sekolah rakyat.
