H.Kurniawan, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo mengomentari proses berjalannya program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang kerap mendapatkan sorotan publik. Dan wajar hal ini terjadi karena dalam dinamika bernegara di negara demokrasi seperti Indonesia, semua berhak berbicara dan semua berhak dalam berpendapat asal sesuai dengan koridor yang benar dan susuai dengan undang-undang yang berlaku.
Selaku Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H.Kurniawan menilai bahwa MBG merupakan hal yang sangat mulia, dalam rangka memotong rantai kelaparan. ”Jadi jika Anda berada di luar Jawa maka akan Anda temui rakyat Indonesia yang masih kekuarangan gizi, dan itu jadi catatan kami juga sebagai ormas pendukung garis keras Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya
“Kalau yang mengusai sudah kebangetan, sudah saatnya KPK tangkap itu yang bermain di MBG”
Ini jadi perhatian bersama, dan jangan program ini dikaitkan dengan hal yang tidak-tidak. Menurut H.Kurniawan, MBG merupakan murni untuk rakyat, “Rakyat miskin atau pun yang tidak boleh mendapatkan MBG, yang memang kita secara asupan gizi masih kurang, khususnya anak-anak, dan ini berdampak besar buat kemajuan bangsa dan perekonomian,” ungkapnya.
“Namun ini yang perlu saya garis bawahi, tadi soal perekonomian, saya menyoroti siapa yang memiliki dapur? siapa yang mengelola dan berapa modal dan berapa BEP, keuntungan dan selanjutnya, ini perlu diulas kembali, jangan ya jangan sampai yang miliki dapur hanya kelompok tertentu dari partai, tokoh politik, tokoh masyarakat yang punya pengaruh atau orang yang memiliki modal saja,” bebernya.
“Kalau seperti ini maka pemilik modal lah yang diuntungkan dan rakyat hanya jadi tukang potong sayur saja, bagus memang, mengurangi pengangguran, hanya kembali hanya kelas menengah lah yang hanya dapat keuntungan lebih atau jejaring kekuasaan,” ujarnya.
Oleh karenanya H.Kurniawan berharap, agar pemilik MBG adalah koperasi, dan wajib koperasi. ”Wajib koperasi ya, itu kata kunci nih, jadi jangan dipotong, nah kalau koperasi maka sifatnya untuk mensejahterakan anggota, bukan perorangan, kalau yayasan contoh seperti Yayasan Yasika Group yang mengelola 41 dapur di Sulsel, jadi kaya raya, ini jangan sampai terjadi,” ungkapnya.
“Atau misal dari partai ada 500 yayasan yang terafiliasi dan itu menguasai titik-titik pembuatan dapur MBG atau SPPG itu juga awas jangan sampai, Atau ada satu partai yang hampir kuasai satu provinsi, itu juga patut diduga perlu di kocok ulang, Jangan ya Pak Dadan, atau titiknya diperjualbelikan atau dibuat franchise, ini kami temukan saya nasehati perhatikan ya Pak Dadan selalu kepala BGN, atau yang titip item bahan pangan, yah bahyaj ya yang bisa ditemui di lapangan,” tutupnya.
